Jakarta-Sultrainfo.id
Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di kawasan Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (27/9/2025) berakhir dramatis. Alih-alih berjalan mulus, forum tertinggi partai berlambang Ka’bah ini diwarnai kericuhan hebat yang menyebabkan sejumlah kader terluka.
Di tengah situasi panas tersebut, Muhamad Mardiono mengklaim dirinya telah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030. Namun, klaim kemenangan ini langsung diiringi dengan tudingan keras kepada pihak di balik kekisruhan.
Tudingan Jelas: ‘Pihak Lain’ Ingin ‘Ambil Alih Paksa’
Mardiono secara terbuka menuding bahwa kericuhan yang terjadi adalah ulah dari “pihak-pihak lain” yang memiliki kepentingan tersembunyi. Pihak tersebut, menurutnya, berupaya memaksakan kehendak dan memasukkan kepentingannya dalam proses pemilihan Ketua Umum.
“Kita sudah tahu bahwa, mungkin rekan-rekan pers juga mendengarkan bahwa sejak awal ya, sudah ada gelagat-gelagat… pihak-pihak lain, yang akan memaksakan kehendak dalam proses Muktamar ini untuk kepentingan-kepentingan tertentu,” ujar Mardiono seusai pengumuman kemenangannya.
Mardiono menegaskan bahwa sosok di balik kericuhan yang menyebabkan kader terluka itu adalah pihak yang secara ilegal ingin memengaruhi hasil Muktamar. Kecurigaan ini bahkan sudah tercium sejak dua minggu terakhir.
“Memang ada pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan tertentu yang secara ilegal itu kemudian menimbulkan sebuah keriuhan… sudah ada beberapa kelompok-kelompok yang ingin secara ilegal ya untuk, ya dengan catatan mungkin ya, mengambil alih secara paksa,” ungkapnya.
Korban Berjatuhan, Bukti CCTV Disiapkan untuk Polisi
Kericuhan di Muktamar X PPP tidak hanya sebatas adu mulut atau lempar kursi, melainkan telah menimbulkan korban. Mardiono membenarkan bahwa beberapa kader harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami cedera, termasuk di bagian kepala dan bibir.
Menyikapi tindakan anarkis yang mencederai demokrasi partai, Mardiono memastikan bahwa kasus ini akan dibawa ke ranah hukum. Ia mengklaim pihaknya telah mengantongi bukti rekaman CCTV sebagai kunci untuk mengungkap dalang kericuhan dan melanjutkannya ke proses penyelidikan di kepolisian.
”Beberapa kader kami yang saat ini sedang ada di rumah sakit, yang mengalami cedera… Dan tentu ini nanti akan kita lanjutkan dengan proses hukum,” tegas Mardiono, seraya menambahkan bahwa seluruh bukti CCTV telah diamankan.
Kontroversi Aklamasi dan Dualisme Klaim
Meskipun Mardiono mengklaim proses Muktamar diselenggarakan secara konstitusional sesuai AD/ART dan terpilih secara aklamasi, situasi di lapangan mengindikasikan adanya perpecahan serius.
Laporan yang beredar luas mencatat bahwa kericuhan terjadi saat pengesahan tata tertib dan memuncak setelah klaim aklamasi Mardiono diserukan. Bahkan, beberapa sumber menyebut adanya kubu lain, yang mengatasnamakan kader, yang justru mengklaim telah memilih nama berbeda sebagai Ketua Umum, menciptakan dualisme kepemimpinan yang berpotensi memicu konflik berkepanjangan di tubuh PPP.
Keputusan Mardiono untuk membawa kasus ini ke jalur hukum menunjukkan betapa dalamnya konflik internal yang melanda PPP, mengancam stabilitas partai menjelang kontestasi politik besar. Kini, sorotan publik akan tertuju pada langkah kepolisian dalam mengusut tuntas siapa dalang di balik kekerasan yang mencoreng wajah demokrasi partai Islam tertua di Indonesia ini.