JAKARTA – Sultrainfo.id.
Setelah diumumkan oleh NasDem sebagai bakal calon presiden yang maju di Pilpres 2024, Anies Baswedan mulai membuat suasana politik kian menghangat.
Suara sumbang mulai didengungkan, salah satunya datang dari partai politik PDIP.
Di Jakarta, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebut Anies memiliki kinerja buruk. Bahkan, dianggapnya hanya menggunting pita tanpa melihat proyek tersebut sudah selesai atau belum.
“Banyak janji dan program yang tidak jelas wujudnya dan kinerjanya sangat buruk. Bisa dikatakan bahwa Pak Anies adalah Gubernur 0 persen, yang cuma indah di kata-kata dan rencana,” kata Gembong, Kamis (13/10/2022).
Dia juga menilai, Anies tidak dapat menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai gubernur. Karenanya, Gembong menyebut, mantan Menteri Pendidikan itu tidak layak diberikan tanggung jawab lebih besar lagi.
“Diberikan tanggung jawab yang kecil saja tidak bisa menyelesaikan. Apalagi kita berikan tanggung jawab yang besar. Maka bagi orang yang tidak berprestasi, seharusnya tidak diberikan tanggung jawab yang lebih besar,” kata Gembong.
Selain di Jakarta, suara sumbang juga datang dari Politikus PDIP di NTT Vian Feoh. Dia berpandangan, Anies yang dihadirkan sebagai antitesa Presiden Jokowi jelas melukai masyarakat.
Selama pemerintahan Jokowi, perhatian terhadap Nusa Tenggara Timur sangat luar biasa. “Proyek infrastruktur trilyunan rupiah di kucurkan terutama pembangunan bendungan besar untuk menjawab persoalan kesulitan air untuk peningkatan produksi pertanian,” jelas dia.
Vian juga mengungkapkan, NTT sebagai daerah pluralisme dan menentang adanya politik identitas terjadi. Dia pun meyakini, pihak-pihak yang menggunakan cara tersebut, maka dipastikan susah mendapatkan suara di Pemilu 2024.
“NTT adalah tempat lahirnya Pancasila dan menjadi miniatur Indonesia karena keragaman budaya, bahasa dan agama ada di sana dan menjadi kekayaan yang diwarisi turun temurun. Keberagaman yang ada di NTT telah terajut dengan indah dan tidak boleh didistorsi isu sektarian dan politik identitas sempit,” tukasnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto angkat bicara soal wacana reshuffle kabinet presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurut Hasto, Jokowi memang membutuhkan menteri yang loyal dan tidak mendukung antitesa Jokowi.
Diketahui, NasDem sebagai partai koalisi tengah disorot. Sebab, salah satu kadernya yakni Zulpan Lindan menyatakan Anies Baswedan adalah antitesis dari Jokowi.
“Dalam sistem presidential tidak ada menteri yang menyiapkan antitesa bagi Pak Jokowi. Itu prinsip karena jangan sampai menciptakan kerumitan dalam tata pemerintahan negara,” kata Hasto di DPP PDIP, Kamis (13/10/2022).
Menurut Hasto, Jokowi hanya membutuhkan koalisi dan menteri yang loyal. “Apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat bagus, karena itu adalah hak prerogatif dari presiden. Karena Pak Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk bekerja bersama demi menyelesaikan masalah rakyat. Supaya nanti di Pemilu 2024 dalam kondisi sense of happines,” kata Hasto.
Saat ditanya soal loyal tidaknya koalisi dan menteri saat ini, Hasto menjawab bahwa Jokowi hanya membutuhkan pembantu yang tunduk bukan menjadi antitesa.
“Menteri-menteri yang menjadi pembantu presiden yang harus tunduk sepenuhnya pada kebijakan presiden,” kata Hasto.
“Tidak boleh itu menyiapkan antitesa bagi presiden,” tambahnya.
Politikus Demokrat Didi Irawadi membela Anies yang dianggap tak bekerja, terlebih menangani banjir di Jakarta. Menurutnya, banyak hal yang mempengaruhi cuaca sekarang ini.
“Hujan lebat lalu timbul banjir, lucu dan aneh sekali jika tiba-tiba penyebabnya dituduh hanya pada Anies Baswedan seorang,” kata dia.
Menurutnya, Anies telah berbuat banyak untuk menanggulangi resiko banjir di Jakarta, bahkan lebih baik dari gubernur sebelumnya.
“Yang tuduh banjir gara-gara Anies tidak mampu urus banjir, jelas sangat politis sekali tuduhan itu,” tutupnya. (Dilansir dari Liputan6, 13/10/2022) Red.