Jakarta-Sultra info.id

Sebuah alarm peringatan bagi citra diplomasi Indonesia baru saja ditiupkan oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Dino Patti Djalal. Lewat sebuah sorotan tajam di media sosial, Dino mengungkapkan adanya sumbatan birokrasi yang membuat belasan calon duta besar (Dubes) negara sahabat “luntang-lantung” di Jakarta tanpa status resmi.

​Tak tanggung-tanggung, sebanyak 17 calon Dubes asing dilaporkan terjebak dalam daftar tunggu (waiting list) yang panjang hanya untuk menyerahkan Surat Kepercayaan (Credentials) kepada Presiden RI—sebuah ritual konstitusional wajib sebelum mereka bisa menapakkan kaki secara resmi di dunia diplomasi tanah air.

​Menanti hingga 8 Bulan, ASEAN Pun Terimbas

​Lebih mengejutkan lagi, penundaan ini bukan perkara hitungan hari atau minggu. Dino membeberkan bahwa beberapa diplomat top tersebut bahkan sudah menetap di Jakarta selama hampir satu tahun tanpa kejelasan.

​”Saya dapat info bahwa ada 17 calon Dubes asing yang sudah tiba di Jakarta, tapi sampai sekarang masih MENUNGGU waktu untuk memberikan surat kepercayaan kepada Presiden. Dari mereka ada yang sudah menunggu 8 bulan. Ada juga Dubes dari negara ASEAN yang menunggu 6 bulan,” ungkap Dino melalui akun X pribadinya.

​Akibat penundaan yang memakan waktu berbulan-bulan ini, para calon dubes tersebut berada di posisi abu-abu: mereka ada di Indonesia, namun secara hukum internasional belum memiliki taji atau kewenangan penuh untuk menjalankan fungsi diplomatik dan membangun kerja sama bilateral.

​Tamparan Bagi Reputasi Internasional Indonesia

​Dino Patti Djalal mengingatkan bahwa situasi ini bukan sekadar masalah administrasi internal Istana, melainkan menyangkut harga diri dan reputasi Indonesia di panggung global. Indonesia berisiko dinilai kurang profesional atau bahkan dianggap tidak menghargai niat baik negara sahabat.

​Ada aspek ketidakadilan diplomatik (diplomatic reciprocity) yang disoroti oleh Dino. Ia membandingkan bagaimana karpet merah dan proses kilat biasanya diterima oleh para diplomat Indonesia ketika bertugas di luar negeri.

  • Kontras Diplomasi: Saat Dubes RI di luar negeri disambut cepat oleh negara penerima (host country), para perwakilan negara asing justru harus menghadapi birokrasi yang lambat di Jakarta.
  • Kesan Buruk: Penundaan ini berpotensi memicu persepsi negatif dari negara-negara mitra strategis terhadap komitmen luar negeri Indonesia.

​”Mohon Segera Dituntaskan, Istana!”

​Meski melayangkan kritik yang cukup menohok, Dino menegaskan bahwa suaranya ini tidak bermaksud untuk mencari kambing hitam atau menyalahkan pihak tertentu di pemerintahan. Fokus utamanya adalah penyelamatan wajah diplomasi Indonesia.

​Ia mengetuk pintu Istana Kepresidenan agar segera mengambil tindakan konkret, memangkas jalur birokrasi, dan menjadwalkan upacara penyerahan surat kepercayaan sesegera mungkin.

​”Tanpa menyalahkan siapapun, mohon masalah ini dapat segera dituntaskan Istana karena menyangkut reputasi diplomatik kita,” pungkas diplomat senior tersebut.

​Kini, bola panas berada di tangan Istana. Publik dan komunitas internasional tentu menunggu seberapa cepat pemerintah merespons “lampu kuning” yang dinyalakan oleh Dino Patti Djalal demi menjaga marwah politik luar negeri Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *