Jakarta-Sultrainfo.id
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, kembali melontarkan kritik keras terkait gurita oligarki yang diduga kuat tengah menggerogoti kekayaan alam Indonesia. Dalam sebuah forum, Said Didu secara blak-blakan memetakan tiga modus utama yang digunakan para oligarki untuk melakukan manipulasi keuangan skala raksasa, yang nilainya ditaksir mencapai ratusan triliun rupiah.
Sambil menunjuk adanya kekuatan besar di balik layar, ia juga menyoroti bagaimana isu ini erat kaitannya dengan dinamika politik nasional, termasuk posisi Presiden Terpilih, Prabowo Subianto.
”Kita semua dijadikan bumper untuk menjatuhkan Prabowo! Kenapa? Karena ada pihak-pihak yang ketakutan jika penertiban kawasan hutan benar-benar diperkuat,” tegas Said Didu dengan nada tinggi di hadapan audiens.
Tiga Jurus Oligarki Menguras Kas Negara
Dalam paparannya, Said Didu menguliti tiga strategi rekayasa keuangan (financial engineering) yang kerap digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk menghindari kewajiban pajak dan bea keluar:
- 1. Under-Invoicing (Manipulasi Nilai Faktur) Modus ini dilakukan dengan cara mengecilkan nilai ekspor atau pendapatan riil pada laporan resmi. ”Harusnya nilai yang dilaporkan itu 100, tetapi yang dimasukkan hanya 30. Tujuannya jelas, supaya kewajiban pajaknya jauh lebih murah,” ungkapnya.
- 2. Transfer Pricing (Permainan Antar-Afiliasi) Perusahaan-perusahaan raksasa ini memanfaatkan jaringan anak perusahaan mereka yang tersebar di berbagai wilayah dan negara untuk menggeser keuntungan ke wilayah yang memiliki beban pajak lebih rendah, seolah-olah perusahaan di Indonesia tidak menghasilkan laba besar.
- 3. Manipulasi HS Code (Kode Bea Cukai) Modus ketiga yang tidak kalah ekstrem adalah pengubahan kode komoditas ekspor. Said Didu mencontohkan bagaimana komoditas berharga tinggi dilaporkan sebagai produk dengan nilai lebih rendah untuk menekan tarif bea keluar. ”Ekspor bubuk, dilaporkan ekspor kayu. Semua ini direkayasa agar bea keluar dan pajaknya rendah,” tambahnya.
Skandal Data Sawit: Misteri 11 Juta Hektare yang “Hilang”
Salah satu sorotan paling mendalam dalam pidato Said Didu adalah ketimpangan data lahan kelapa sawit di Indonesia. Ia membandingkan data resmi perpajakan dan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan realitas di lapangan setelah dilakukan survei komprehensif.
| Sumber Data | Luas Lahan Kelapa Sawit |
|---|---|
| Data Resmi Pajak / BPS awal | \approx 8,7 Juta Hektare |
| Hasil Survei Terbaru | \approx 20 Juta Hektare |
| Selisih Lapangan (Misteri) | \approx 11,3 Juta Hektare |
Said Didu mempertanyakan dengan keras ke mana larinya perputaran uang dari belasan juta hektare lahan kelapa sawit yang tidak tercatat oleh negara tersebut. Menurutnya, rekayasa ini membuat perusahaan kelapa sawit raksasa tampak hanya membukukan keuntungan tipis sebesar 1% hingga 3%, sangat kontras dengan BUMN yang dinilai tidak efisien namun masih bisa meraih untung minimal 20%.
Peta Politik: Mengapa Prabowo Jadi Sasaran?
Said Didu menilai bahwa satu-satunya cara bagi pemerintahan baru ke depan untuk menyelamatkan keuangan negara adalah dengan memperkuat tim penertiban kawasan hutan dan perkebunan ilegal.
Namun, langkah ini dipastikan akan menghadapi perlawanan sengit dari para buronan kasus korupsi dan oligarki yang saat ini hidup nyaman di luar negeri seperti Singapura. Ia mensinyalir ada pergerakan dana besar yang sengaja dirancang untuk menjatuhkan atau melemahkan posisi politik Prabowo agar bisnis ilegal ini tidak tersentuh.
”Kalau orang yang mau mengembalikan kekayaan negara itu dijatuhkan, maka luas kebun sawit yang tercatat akan kembali menyusut menjadi 9 juta hektare, dan sisanya kembali hilang dari radar pajak. Saya lama di dalam sistem, dan saya sangat paham dinamika kotor ini,” pungkasnya.