Kendari-Sultra info.id
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Wakatobi resmi memperkuat sinergi untuk mendongkrak akses keuangan masyarakat pesisir dan kepulauan. Langkah strategis ini dirumuskan dalam Rapat Evaluasi TPAKD 2026 yang digelar di Kendari pada Kamis (11/6/2026), sebagai bagian dari menyokong target inklusi keuangan nasional sebesar 93 persen pada tahun 2029.
Akses keuangan di wilayah kepulauan seringkali terbentur kendala geografis, yang kemudian membuka celah bagi praktik keuangan ilegal. Menyadari tantangan tersebut, kolaborasi ini dirancang bukan sekadar untuk memenuhi target administratif, melainkan sebagai instrumen nyata memutus mata rantai kemandirian ekonomi masyarakat bawah.
Amunisi Baru Melawan Rentenir: Plafon Kredit Tanpa Bunga Naik Dua Kali Lipat
Salah satu poin krusial dalam evaluasi kali ini adalah gebrakan pada Program Kredit Melawan Rentenir Modal Sentosa. Guna memperluas ruang gerak pelaku usaha mikro dari jeratan lintah darat, TPAKD menyepakati peningkatan plafon pembiayaan tanpa bunga, dari yang semula maksimal Rp5 juta kini melonjak menjadi Rp10 juta per pelaku usaha.
Langkah ini diperkuat oleh komitmen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Wakatobi. Ketua BAZNAS Wakatobi, La Ode Saharumu, menyatakan kesiapannya untuk menyalurkan bantuan modal usaha produktif secara sinergis.
”Program TPAKD menjadi instrumen strategis dalam mempercepat kemandirian ekonomi masyarakat. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan hingga ke wilayah kepulauan,” tegas Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Wakatobi, Darwis Rachim.
Sasar Ranah Digital, Pasar Modal, dan Perlindungan Sosial
Tidak hanya menyasar sektor pembiayaan konvensional, transformasi keuangan di Wakatobi tahun ini juga mulai merambah ke sektor digital, pasar modal, hingga perlindungan sosial:
- BUMDes Jadi Pusat Keuangan Desa: Melalui Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dioptimalkan fungsinya sebagai pusat layanan keuangan resmi di tingkat desa, meminimalisir kendala jarak bagi warga pelosok.
- Literasi Pasar Modal Lewat Aplikasi: Masyarakat Wakatobi kini didorong untuk melek investasi saham legal melalui fitur BEYOND pada aplikasi wondr by BNI milik PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- Benteng Proteksi Keuangan: TPAKD memperluas cakupan perlindungan sosial bagi pekerja rentan dan tenaga non-ASN, sekaligus mengencangkan edukasi preventif guna menangkal jeratan pinjaman online (pinjol) ilegal serta investasi bodong.
Target 89% Tabungan Pelajar Menuju KEJAR Award 2026
Sektor pendidikan juga menjadi pilar utama dalam membangun fondasi keuangan sejak dini. Melalui Program KEJAR Sentosa, OJK dan Pemkab Wakatobi membidik target kepemilikan rekening Simpanan Pelajar (SimPel) sebesar 89 persen.
Saat ini, tercatat sudah ada 34.186 pelajar di Wakatobi yang mengantongi rekening SimPel. TPAKD menargetkan penambahan hingga 3.000 rekening baru sebelum tenggat waktu 31 Juli 2026, sekaligus mematangkan pelaporan demi memboyong penghargaan bergengsi KEJAR Award 2026.
Manajer Madya Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis (PEPK dan LMSt) OJK Sultra, Desiyani Patra Rapang, menegaskan pihaknya akan mengawal ketat realisasi program ini melalui mekanisme evaluasi triwulan.
”OJK akan terus mendukung melalui penguatan koordinasi, pendampingan, dan evaluasi agar setiap program berjalan efektif serta mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian daerah,” pungkas Desiyani.
Melalui integrasi layanan keuangan formal ini, intervensi ekonomi di Wakatobi diharapkan tidak lagi berpusat di perkotaan, melainkan merata hingga ke pulau-pulau terluar demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan