JAKARTA-Sultra info.id
Di tengah kepungan banjir informasi, algoritma media sosial, dan manipulasi Artificial Intelligence (AI), insan pers Indonesia dihadapkan pada ujian terbesarnya: menjadi pemurni informasi atau sekadar mesin pembuat suara bising.
Pesan menohok ini menjadi inti dari pembukaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) hasil kolaborasi Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) dan Pikiran Rakyat di Hall Dewan Pers, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Ketua Umum JMSI, Dr. Teguh Santosa, menegaskan bahwa pelaksanaan UKW bukanlah ajang basa-basi atau sekadar formalitas mengejar sertifikat. Menurutnya, publik saat ini sangat haus akan keberadaan wartawan berkualitas dan perusahaan media yang profesional untuk menjaga warasnya demokrasi.
“Mestinya, wartawan yang berkualitas dan media profesional ini dapat berjalan seiring, sehingga pers nasional kita benar-benar berkualitas dan mampu menyehatkan demokrasi, bukan sekadar memproduksi kebisingan,” ujar Teguh di hadapan Ketua Dewan Pers, Prof. Komarudin Hidayat, serta para penguji dan peserta.
Mencegah Dominasi mesin di Ruang Digital dan Keamanan Global
Teguh menggarisbawahi bahwa ancaman teknologi modern saat ini sudah melampaui disrupsi media biasa. Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian berbasis AI kini menjadi perhatian serius dunia internasional, bahkan masuk dalam agenda Sidang Majelis Umum PBB ke-81.
Dampak AI bahkan menyentuh ranah keamanan strategis global. Dalam forum diskusi perjanjian penangkalan senjata nuklir (Non-Proliferation Treaty), muncul kekhawatiran nyata mengenai keterlibatan otomatisasi IoT dan AI dalam mengambil keputusan darurat perang.
“Ada kekhawatiran jika suatu saat nanti keputusan untuk mendefinisikan ancaman dan menyatakan perang dikendalikan oleh sistem AI, hal itu bisa berakibat fatal,” cetusnya.
Melawan Optik Algoritma dengan Budaya Riset
Untuk membendung ancaman di ruang publik, pers tidak boleh kalah cerdas dari mesin. Teguh mengimbau para wartawan untuk kembali ke akar jurnalistik mendalam melalui budaya riset.
Langkah ini dinilai menjadi kunci utama untuk menyelamatkan masyarakat dari ilusi publik yang diciptakan oleh algoritma, atau yang diistilahkan sebagai fenomena algo-sapiens.
“Jika wartawannya rajin meriset, secara teoretis masyarakat akan selamat dari jebakan optik algoritma,” jelas Teguh.
Ia mengibaratkan gelombang disrupsi informasi saat ini seperti air bah atau tsunami yang mencemari seluruh sumber air bersih. Di tengah situasi keruh tersebut, pers yang berbasis riset dan fakta tepercaya akan selalu dicari sebagai satu-satunya Oase air bersih bagi publik.
Solusi Radikal: Gagasan Satu NIK untuk Satu Akun Media Sosial
Tak hanya menuntut profesionalisme dari sisi wartawan (hilir), Teguh juga melontarkan gagasan berani terkait penataan ruang digital di tingkat hulu. Ia mengusulkan kebijakan radikal untuk menyelaraskan identitas di dunia maya dan dunia nyata demi memberantas akun anonim pembawa manipulasi.
“Salah satu bentuk mitigasi yang mungkin kontroversial—dan mohon maaf jika keliru, tetapi tetap perlu saya suarakan—adalah pemberlakuan kebijakan satu NIK untuk satu akun media sosial,” tegasnya.
Teguh menyadari gagasan tersebut berpotensi memicu perdebatan mengenai batas-batas kebebasan berpendapat. Namun, ia menekankan bahwa musuh utamanya bukanlah kebebasan itu sendiri, melainkan eksploitasi dan manipulasi emosi publik oleh sistem algoritma demi engagement semata.
Melalui ajang UKW ini, Teguh berharap para wartawan dapat terus menjaga teguh idealisme serta kejernihan berpikir di tengah derasnya arus optik algoritma media sosial