Kendari-Sultra info.id
Menyongsong babak baru reformasi hukum nasional yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, jajaran penegak hukum di Sulawesi Tenggara memperkuat barisan. Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Baubau, Mustar Taro, hadir langsung dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) strategis yang mengusung tema “Kesiapan Kelembagaan dan Pemahaman Publik terhadap Pembaharuan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dengan Isu Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)”.
Digelar di Aula Kantor Pengadilan Tinggi (PT) Kendari pada Rabu (11/11/2026), forum penting ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kendari serta dihadiri oleh pimpinan aparat penegak hukum (APH), instansi vertikal, dan para pemangku kepentingan se-Sulawesi Tenggara.
Dalam arahannya, Ketua PT Kendari menegaskan bahwa transformasi besar yang dibawa oleh KUHP dan KUHAP baru bukan sekadar pergantian instrumen regulasi, melainkan pergeseran paradigma fundamental dari retributive justice (keadilan retributif/pembalasan) menuju restorative justice (keadilan restoratif). Perubahan ini menuntut kesiapan kelembagaan yang matang dan kolaborasi lintas sektoral yang solid.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bapas Baubau, Mustar Taro, menyambut baik momentum konsolidasi ini. Ia memandang bahwa Bapas memegang posisi sentral dan garda terdepan (frontliner) dalam ekosistem peradilan pidana masa depan—khususnya melalui instrumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), pembimbingan, hingga pengawasan pelaksanaan keadilan restoratif, baik untuk anak maupun orang dewasa yang berhadapan dengan hukum.
“Kehadiran undang-undang baru ini memberikan mandat dan tanggung jawab besar bagi Bapas Baubau. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat orkestrasi koordinasi dengan APH lain, serta mengedukasi masyarakat agar semangat hukum yang progresif ini benar-benar membumi di lapangan,” ujar Mustar di sela-sela kegiatan.
Melalui forum konsultasi publik ini, ditekankan pula pentingnya merajut kesamaan persepsi di antara para penegak hukum di bumi anoa. Langkah proaktif ini diharapkan mampu meminimalisasi gesekan birokrasi, mengikis hambatan struktural, serta memastikan transisi menuju sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan substantif dan berorientasi pada reintegrasi sosial dapat berjalan mulus tanpa hambatan berarti.