Kendari-Sultra info.id
Forum Konsultasi Publik terkait kesiapan kelembagaan dan pemahaman hukum terhadap pemaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Sulawesi Tenggara, Rabu (11/11/2026), memanas dalam sesi diskusi panel. Acara yang dihelat di Kendari ini secara resmi dibuka oleh Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Sulawesi Tenggara, Andi Isna Renishwari Cinrapole, S.H., M.H., dengan menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dan kesiapan aparat penegak hukum dalam mengawal keadilan restoratif (restorative justice).
Namun, dinamika paling tajam justru mencuat ketika para praktisi hukum dari DPD PERADI Profesional Kota Kendari membedah celah implementatif di tingkat operasional, khususnya terkait friksi antara tenggat waktu administratif dan kemampuan ekonomi pelaku dalam memenuhi syarat perdamaian.
Transparansi Peradilan dan Wajah Baru Hukum Pidana
Dalam sambutan pembukanya, Andi Isna menegaskan bahwa peradilan di wilayah Sultra berkomitmen penuh mendukung keterbukaan informasi publik sesuai amanat Pasal 28F UUD 1945 dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
”Keterbukaan informasi publik merupakan perjalanan transformasi birokrasi yang panjang. Mahkamah Agung telah mengubah paradigma dari tertutup menjadi terbuka melalui berbagai regulasi dan inovasi, seperti penyediaan Layanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) hingga Direktori Putusan Digital,” ujar Andi Isna di hadapan para hakim, akademisi, dan praktisi hukum yang hadir.
Ia menambahkan, transparansi putusan digital bukan sekadar fungsi pengarsipan, melainkan instrumen kontrol publik bagi akademisi dan praktisi hukum untuk mengawasi kualitas putusan hakim secara langsung. Lebih lanjut, Andi Isna mengingatkan agar penerapan restorative justice (RJ) tidak disalahartikan sebagai celah impunitas atau penghentian perkara tanpa koridor aturan yang jelas.
”Prinsip restorative justice tidak boleh dimaknai secara keliru sebagai penghentian proses perkara pidana tanpa aturan atau imunitas. Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hak-hak korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pelibatan masyarakat untuk mencapai keadilan yang sejati,” tegasnya.
Dialektika Praktisi: Realitas Beban Ganti Rugi Vs Batas Waktu 7 Hari
Sesi diskusi interaktif kemudian menghadirkan perdebatan bernas dari unsur pimpinan PERADI Profesional Kota Kendari. Ketua DPD PERADI Profesional Kota Kendari, M. Kamal, S.H., M.H., mengangkat persoalan empiris yang sering ditemui para advokat di lapangan saat mengawal proses perdamaian berbasis RJ.
Menurut Kamal, kendala klasik yang kerap menggagalkan tercapainya kesepakatan damai adalah hambatan finansial pelaku dalam melunasi kewajiban ganti rugi secara seketika. Pembatasan waktu birokratis—seperti tenggat waktu 7 hari—seringkali tidak realistis dengan kemampuan ekonomi masyarakat kelas bawah yang membutuhkan waktu lebih panjang untuk mencari dana talangan atau melikuidasi aset demi memenuhi hak pemulihan korban.
”Pengalaman kami dalam mendampingi perkara, RJ seringkali hampir tercapai, namun kandas pada formulasi teknis penyelesaian ganti rugi. Pelaku terkadang belum siap secara finansial seketika itu juga untuk memenuhi kewajibannya. Batas waktu seperti durasi 7 hari sepertinya tidak memungkinkan, sehingga bilamana waktunya bisa diperpanjang demi kemanusiaan dan kepastian perdamaian,” ungkap Kamal.
Kristalisasi Filosofis Vs Fleksibilitas Lapangan
Menanggapi pandangan tersebut, Ketua Dewan Penasihat / Deklarator PERADI Profesional Sulawesi Tenggara, Dr. Syahiruddin Latif, S.H., M.H., memberikan ulasan mendalam dari sudut pandang filosofi hukum. Ia menegaskan bahwa pembatasan waktu 7 hari bukanlah angka administratif yang lahir tanpa dasar pemikiran yang matang.
”Waktu 7 hari tersebut bukan sekadar angka acak demi memenuhi administrasi perkara, melainkan sudah merupakan kristalisasi dari beberapa filosofi penegakan hukum,” jelas Dr. Latif dengan nada khas yang mencairkan suasana.
Ia menguraikan tiga pilar utama di balik rasionalitas batas waktu tersebut:
- Bagi Korban: Menjamin agar hak pemulihan material maupun moril dapat diterima dengan cepat, sehingga korban tidak terjebak pada janji-janji kosong pelaku.
- Bagi Pelaku: Menjadi ruang pembuktian itikad baik dan bentuk pertanggungjawaban langsung tanpa harus menanggung stigma sosial yang berkepanjangan di masyarakat.
- Bagi Negara: Memangkas rantai birokrasi yang panjang, menghemat biaya perkara (low cost), serta menjaga harmoni sosial agar konflik horizontal di tengah masyarakat tidak berlarut-larut.
”Jadi, batas waktu 7 hari ini sudah melalui proses panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai di pengadilan. Mau ditambah berapa hari lagi nanti kalau tidak ada kepastian? Kalau bisa dipercepat kenapa diperlambat, lebih cepat lebih baik,” ulas Dr. Latif. Kendati demikian, ia sepakat bahwa aparat penegak hukum tetap harus jeli memetakan hambatan empiris dengan menguji apakah esensi penyelesaian perkara telah berpijak pada prinsip retributif, korektif, atau restoratif murni.
Menyongsong Sinergi Penegakan Hukum yang Berkeadilan
Forum konsultasi publik ini ditutup dengan kesepahaman bahwa transformasi sistem peradilan pidana melalui KUHP dan KUHAP baru menuntut kolaborasi erat yang lintas sektoral. Sinergi antara peradilan, kepolisian, kejaksaan, akademisi, advokat, hingga tokoh masyarakat di Sulawesi Tenggara menjadi kunci utama agar keadilan substantif—bukan sekadar keadilan prosedural—benar-benar dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan
Kegiatan ini dihadir dari unsur Ketua Pengadilan Negeri Se-Sultra, Kejaksaan Tinggi Sultra, Polda Sultra, Kabapas Se-Sultra, Ketua dan perwakilan Organisasi Advokat (Peradi profesional, KAI, Peradi), dll