Kendari-Sultra info.id
Pengadilan Tinggi (PT) Sulawesi Tenggara menegaskan komitmennya dalam mengawal transisi penegakan hukum nasional menyongsong pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Ketua PT Sulawesi Tenggara, Andi Isna Renishwari Cinrapole, S.H., M.H., saat membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik terkait Kesiapan Kelembagaan dan Pemahaman Hukum, di Kendari, Rabu (11/11/2026).
Acara yang dikemas dalam suasana hangat dan dialogis ini turut dihadiri oleh pimpinan dan perwakilan lintas instansi strategis. Tampak hadir jajaran Polda Sultra, Kejati Sultra, Kanwil Kemenkumham Sultra, para Ketua Pengadilan Negeri se-Sultra, akademisi Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo (UHO), perwakilan organisasi advokat (Peradi Profesional, Peradi, dan KAI), hingga tokoh masyarakat dari Lembaga Adat Tolaki Sultra serta insan pers.
Dalam arahannya, Andi Isna membuka forum dengan pantun sarat makna yang menekankan bahwa pembaharuan hukum nasional harus berorientasi pada penciptaan keadilan substantif yang membawa kedamaian dan kemanfaatan nyata bagi masyarakat luas.
Transformasi Birokrasi dan Keterbukaan Informasi Publik
Di hadapan para penegak hukum dan pemangku kepentingan, Andi Isna menyoroti pentingnya peran peradilan yang transparan dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa institusi peradilan di Sultra konsisten mengimplementasikan amanat Pasal 28F UUD 1945 serta UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan buah dari perjalanan panjang transformasi birokrasi di Mahkamah Agung (MA).
“Mahkamah Agung telah mengubah paradigma dari tertutup menjadi terbuka melalui berbagai regulasi dan inovasi, mulai dari penyediaan Layanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) hingga integrasi Direktori Putusan Digital,” ungkap Andi Isna.
Ia menambahkan, transparansi putusan secara digital bukan sekadar instrumen pengarsipan administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral institusi peradilan kepada publik. Hal ini memberikan ruang seluas-luasnya bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat untuk mengkaji serta mengawasi kualitas putusan hakim secara langsung.
Meluruskan Makna Keadilan Restoratif (Restorative Justice)
Substansi krusial lain yang menjadi sorotan tajam dalam forum ini adalah kesiapan mentalitas dan kapasitas aparatur penegak hukum dalam mengimplementasikan konsep keadilan restoratif (restorative justice) secara humanis, terukur, dan tidak menyimpang dari koridor hukum.
Andi Isna mengingatkan agar prinsip keadilan restoratif tidak disalahartikan oleh oknum-oknum tertentu sebagai celah penghentian perkara pidana tanpa aturan yang jelas atau dianggap sebagai bentuk “imunitas” hukum.
“Prinsip restorative justice tidak boleh dimaknai secara keliru sebagai penghentian proses perkara pidana tanpa aturan atau imunitas. Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hak-hak korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pelibatan masyarakat untuk mencapai keadilan yang sejati,” tegasnya.
Sinergi Lintas Sektoral Menyongsong Wajah Baru Hukum Pidana
Melalui forum konsultasi publik ini, PT Sultra berupaya merajut kesamaan persepsi di antara pilar-pilar penegak hukum, dunia akademik, lembaga advokasi, dan elemen masyarakat adat. Sinergi yang kuat dinilai menjadi kunci utama agar transisi regulasi hukum pidana nasional dapat berjalan efektif tanpa mengorbankan rasa keadilan di tengah masyarakat Sulawesi Tenggara.