Jakarta-Sultra info.id
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia resmi menggelar rangkaian agenda strategis nasional yang berlangsung pada 21–23 Oktober 2026 di Hotel Shangri-La, Jakarta. Acara besar ini mencakup Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) HAM, Kick-off Peringatan Hari HAM Sedunia ke-78, Rapat Koordinasi (Rakor) Penggerak HAM, serta Tasyakuran Hari Bhakti Kementerian HAM Tahun 2026.
Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Menteri HAM RI, Natalius Pigai, dan dihadiri oleh jajaran pejabat strategis, di antaranya Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya (Fraksi NasDem), para Penggerak HAM, Person in Charge (PIC), Kabid IDP, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian HAM dari berbagai provinsi, serta utusan dari jajaran Pemerintah Daerah seluruh Indonesia.
Membangun Manusia dan Peradaban Indonesia
Dalam pidato pembukaannya yang penuh semangat, Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah fondasi paling mendasar dalam menentukan wajah dan arah peradaban bangsa Indonesia.
“Membangun HAM adalah membangun manusia, dan membangun manusia berarti membangun Indonesia. HAM memang aset tak berwujud—tidak bisa diraba, dilihat, atau dipegang secara fisik—namun dampaknya terasa dalam setiap pilar kehidupan berbangsa,” ujar Natalius Pigai.
Ia juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden RI atas visi terobosan membentuk Kementerian HAM secara mandiri, sebagai bukti nyata komitmen negara dalam memimpin pembangunan nasional yang berlandaskan integritas dan keteladanan.
3 Pilar Utama Transformasi HAM
Natalius Pigai memaparkan tiga poin utama yang menjadi fokus dan daya dorong seluruh rangkaian kegiatan ini:
- Membumikan HAM di Seluruh Nusantara: Memastikan pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan HAM hadir serta dirasakan hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.
- Mengangkat Derajat Indonesia di Kancah Global: Menjadikan nilai-nilai HAM sebagai cermin martabat bangsa yang diperhitungkan di panggung diplomasi internasional.
- Reformasi Regulasi dan Penegakan Keadilan: Menguatkan tatanan hukum untuk mengerem dan mencegah segala bentuk ketidakadilan serta kriminalisasi HAM di berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Selain itu, Natalius menyoroti mandat Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 156 mengenai pentingnya masifnya pendidikan HAM bagi seluruh elemen bangsa. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang HAM ini merupakan instrumen perencanaan pembangunan berbasis HAM yang pertama dan satu-satunya di dunia. Ke depan, Kementerian HAM juga akan melakukan penilaian kepatuhan (compliance assessment) terhadap seluruh lembaga dan instansi pemerintah dalam menerapkan standar HAM.
Apresiasi dari Parlemen
Dukungan kuat juga datang dari legislatif. Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, memberikan apresiasi tinggi atas gerak cepat dan terobosan Kementerian HAM. Dalam pandangannya, dinamika pemajuan HAM saat ini menjadi catatan sejarah penting bagi kepemimpinan Indonesia, sekaligus memperkuat posisi dan integritas Indonesia di kancah Dewan HAM PBB.
Melalui sinergi antara Kementerian HAM, DPR RI, Pemerintah Daerah, dan para Penggerak HAM di lapangan, agenda ini diharapkan tidak sekadar menjadi seremonial tahunan, melainkan pijakan nyata dalam mewujudkan peradaban Indonesia yang adil, bermartabat, dan inklusif.