Sultrainfo.id

Kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto saat meninjau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5/2026) mendadak viral di media sosial. Pemicunya adalah papan harga tabung gas LPG 3 kg yang terpampang sebesar Rp16.000—sebuah angka yang memicu “jeritan” sekaligus kecemburuan netizen di berbagai daerah.
Harga Rp16.000 tersebut sejatinya merupakan Harga Eceran Tertinggi (HET) resmi yang berlaku di tingkat pangkalan resmi Pertamina. Namun, bagi masyarakat awam, angka itu bak fatamorgana yang jauh dari realitas dapur mereka sehari-hari.
Sengkarut Rantai Pasok: Dari Pangkalan ke Pengecer
Sontak saja, momen peninjauan tersebut dibanjiri komentar masyarakat yang membandingkan nasib dompet mereka. Banyak warga mengeluhkan bahwa harga “subsidi” tersebut hanya bisa dinikmati jika membeli langsung di pangkalan dengan syarat yang sering kali rumit atau stok yang cepat ludes.
Di tingkat pengecer atau warung kelontong—tempat di mana mayoritas emak-emak membeli karena faktor kedekatan akses—harganya sudah melambung tinggi:
- Rata-rata Pulau Jawa: Warga terbiasa menebus gas melon ini di kisaran Rp20.000 hingga Rp25.000 per tabung.
- Luar Pulau Jawa (Kendari): Kondisinya jauh lebih mencekik. Netizen melaporkan harga di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, bahkan sampai menyentuh angka Rp35.000 per tabung.
- Mata Rantai yang Panjang: Distribusi dari agen ke pangkalan, lalu jatuh ke pengecer tidak resmi (warung) yang tidak terikat aturan HET.
- Aksi Ambil Untung Berlebih: Memanfaatkan kelangkaan stok di daerah tertentu untuk menaikkan harga sepihak.
- Ketimpangan Geografis: Biaya logistik ke luar pulau Jawa yang masih tinggi, memperparah harga di tingkat konsumen akhir seperti di Kendari.
Kunjungan Presiden Prabowo ke Koperasi Merah Putih awalnya bertujuan untuk memastikan program penguatan ekonomi desa berjalan baik. Namun, kehebohan netizen ini menjadi alarm instan bagi pemerintah bahwa reformasi tata kelola dan pengawasan distibusi gas melon di tingkat retail (pengecer) harus segera dibenahi agar subsidi benar-benar tepat sasaran dan tepat harga sampai ke tangan rakyat miskin.
