Kendari-Sultrainfo.id
Pemerintah Kota Kendari di bawah kepemimpinan Wali Kota dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, melakukan gebrakan signifikan dalam penataan birokrasi dengan melantik 161 pejabat baru. Prosesi pengambilan sumpah/janji jabatan yang berlangsung di Aula Teporombu, Balai Kota Kendari, Jumat (26/9/2025), bukan sekadar rotasi biasa, melainkan momentum penegasan ulang terhadap integritas dan fokus pelayanan publik.
Para pejabat yang dilantik, mencakup berbagai posisi strategis—mulai dari administrator, camat, pejabat fungsional, pengawas, hingga Kepala Puskesmas—langsung menerima pesan keras dari Wali Kota Siska: Jabatan adalah Amanah, bukan bentuk penghargaan.
Integritas Harga Mati: Peringatan Keras dari Balai Kota
Dalam pidato sambutannya yang bernada tegas, Wali Kota Siska Karina Imran secara gamblang mengingatkan bahwa posisi baru yang diemban adalah kepercayaan besar dari masyarakat, yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Ia secara spesifik menyoroti isu penyalahgunaan wewenang dan mendesak adanya budaya saling mengingatkan di antara rekan kerja.
“Alhamdulillah, hari ini kita menyaksikan pelantikan 161 pejabat. Ini bukan sekadar posisi, tapi bentuk kepercayaan. Tugas ini adalah amanah, bukan hanya dari pemimpin, tetapi juga dari masyarakat,” ujar Siska.
Ia melanjutkan dengan ultimatum yang menyentuh ranah moral dan etika birokrasi: “Jangan menyalahgunakan wewenang. Kalau ada rekan kerja yang mulai salah arah, ingatkan dia. Mungkin dia hanya terlupa. Kita semua punya tanggung jawab moral, tidak hanya hari ini tapi juga untuk masa depan,” tegasnya, menegaskan bahwa integritas adalah kunci utama dalam roda pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.
Siska Sentil Kepala Puskesmas: Dilarang Pasif, Harus ‘Jemput Bola’ Kesehatan
Sorotan tajam Wali Kota juga diarahkan secara khusus kepada jajaran Kepala Puskesmas yang baru dilantik. Dalam konteks pelayanan kesehatan dasar, Siska mendesak agar mindset pelayanan diubah dari reaktif menjadi proaktif.
Sistem kesehatan tidak boleh lagi menunggu masyarakat jatuh sakit untuk kemudian datang berobat. Ia menekankan implementasi program nasional seperti CKG (Cek Kesehatan Gratis) harus digalakkan secara masif melalui kolaborasi lintas sektor yang kuat.
“Jangan tunggu warga sakit baru datang ke puskesmas. Bentuk tim, bekerja sama dengan lurah, RT, dan RW. Pemeriksaan kesehatan ini adalah program nasional yang harus kita sukseskan,” tegasnya, menyerukan agar para Kepala Puskesmas segera ‘turun gunung’ dan menjalin sinergi dengan aparat di tingkat paling bawah untuk memastikan masyarakat Kendari sehat secara preventif.
Pelantikan 161 pejabat ini menandai langkah serius Pemkot Kendari dalam membentuk birokrasi yang ramping, efektif, dan bebas dari praktik kolusi, sekaligus mempercepat realisasi program prioritas, khususnya di sektor kesehatan dan pelayanan publik dasar.