Makassar-Sultrainfo.id
Tantangan berat di sektor perumahan Kota Kendari terkuak dalam Rapat Koordinasi yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (24/9/2025). Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, memaparkan data yang menyoroti urgensi penanganan perumahan dan kawasan permukiman di tengah pesatnya laju pertumbuhan kota.
Salah satu data yang paling mengkhawatirkan adalah adanya 3.423 rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di seluruh wilayah kota hingga September 2025. Jumlah ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari kondisi sosial-ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang kesulitan mengakses hunian yang layak dan terjangkau.
Tantangan ini diperparah oleh melonjaknya harga tanah dan keterbatasan lahan, yang membuat kepemilikan rumah impian semakin jauh dari jangkauan MBR. Walaupun kota terus berkembang, pemerataan akses terhadap perumahan masih menjadi pekerjaan rumah yang serius bagi pemerintah kota.
Perumahan Kumuh dan Infrastruktur yang Belum Optimal
Selain RTLH, Wali Kota juga menyoroti kondisi 28 kawasan permukiman kumuh yang tersebar di 59 kelurahan dengan total luas mencapai 556,93 hektare.”Ini bukan hanya soal penyediaan rumah, tapi juga soal kualitas lingkungan,” ujar Wali Kota Kendari.
Persoalan ini juga menyangkut ketersediaan infrastruktur dasar seperti akses jalan, air bersih, dan sistem sanitasi yang belum optimal. Pembangunan perumahan yang berkelanjutan tidak hanya membutuhkan ketersediaan hunian, melainkan juga lingkungan yang sehat dan layak huni.
Tiga Kebijakan Strategis Menuju Solusi
Menanggapi berbagai tantangan ini, Pemerintah Kota Kendari telah menetapkan tiga kebijakan strategis utama untuk mengatasi persoalan perumahan dan permukiman. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi fondasi untuk mempercepat pembangunan hunian layak huni, mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, dan menata kawasan kumuh.
Ke depan, upaya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan pihak swasta diharapkan dapat mempercepat realisasi program-program perumahan di Kendari. Kehadiran Wali Kota dalam Rapat Koordinasi ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kota Kendari berkomitmen penuh untuk mengatasi persoalan perumahan yang telah lama membelenggu warganya.