Kendari – Komite Independent
Pemantau Pemilu (KIPP) Sulawesi
Tenggara bersama komunitas pemilu
bersih dan bekerjasama IWGFF, menggelar Media Briefing dengan tema jalan sesat meraih kekuasan,
Penegakan Hukum Politik Uang dan Netralitas
Aparatur Sipil Negara (ASN), yang di laksanakan di salah satu warkop di Kota Kendari, pada Sabtu (16/11/2024.
Dalam media briefing ini menghadirkan tiga
narasumber, yakni Arif Nur Alam
Deklarasi Nasional Kopi-Bersih/Ketua IBC, Muhammad Natsir Ketua KIPP Sulawesi Tenggara dan Heri lskandar anggota Bawaslu Sultra.
Dalam kegiatan ini dihadiri oleh mahasiswa,
pers, dan peserta lainnya dan dimana, sebelumnya pernah di laksanakan di Kota Bau-bau dan Kolaka.
Hal ini diungkapkan Ketua KIPP Sultra Muhanmmad Natsir mengatakan bahwa isu politik uang dan netralitas ASN masih marak terjadi setiap perhelatan pesta demokrasi dalam
penanganan pelanggaran netralitas ASN,
pihak Bawaslu telah berupaya untuk
melakukan tugas dan fungsi-fungsinya
masing masing, ujarnya.
Ia meminta kepada Bawaslu agar
lebih progresif dalam penanganan
pelanggaran, baik yang bersifat laporan
maupun temuan. Selanjutnya, Bawaslu juga
harus terus mengedukasi masyarakat untuk
menyalurkan hak politiknya dengan cerdas
serta menolak politik uang.
Media briefing sesuai dengan fungsi media
seperti yang mengandung dalam pasal 3 UU
pers ada tiga fungsi. Yaitu memberi informasi,
pendidikan dan hiburan, serta kontrol sosial.
Dengan demikian, sambung Arif Nur media
diharapkan dapat menyebarluaskan informasi
yang penting diketahui masyarakat.
Saat diwawancara terpisah, Arif juga
menuturkan bahwa Bawaslu harus lebih
progresif dalam penanganan pelanggaran baik
yang sifatnya laporan masyarakat maupun
pertemuan.
Kesadaran masyarakat harus dibangun agar
memberikan pilihan politiknya secara baik
pada tanggal 27 November nanti. Mereka juga
harus ikut serta melakukan pengawasan
dalam segenap proses Pilkada. Kemudian,
mahasiswa melakukan konsolidasi untuk
memastikan bahwa semua calon betul-betul
serius dan nanti bisa menjadi pemimpin yang
clean and good governance.
Disamping itu, Heri lskandar juga bicara soal
netralitas ASN dan politik uang. Dia
menyampaikan bahwa semenjak pemilihan
umum beberapa catatan dari Mahkamah
Konstitusi yang menyoroti Bawaslu terlalu
formalistik dalam menangani pelanggaran.
Heri Iskandar bahwa Bawaslu tidak boleh anti
kritik terhadap apa yang masyarakat
sampaikan. Apa yang menjadi perbincangan
di masyarakat dijadikan langkah awal. Semua
postingan yang berkembang kita jadikan
informasi awal untuk dilakukan penulusuran
terlebih dahulu. Apakah memang ada unsur
pelanggaran atau tidak?
Penerbit : Rahman