Kendari-Sultra info.id
Penggerak Hak Asasi Manusia (HAM) Kelurahan Mandonga bersama Pemerintah Kelurahan Mandonga dan Kader Posyandu menggelar kegiatan Penguatan Kapasitas HAM di Bidang Kesehatan, Selasa (11/11/2026). Bertempat di Aula Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, forum ini menjadi ruang dialog terbuka antara warga dan pemangku kepentingan guna membedah hak-hak konstitusional masyarakat atas layanan kesehatan yang layak.
Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Lurah Mandonga Yohannes, S.Sos., beserta staf dan kader kesehatan ini menyoroti pentingnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi kesehatan nasional, khususnya amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Dalam pemaparannya, Penggerak HAM Kelurahan Mandonga, Suhardi, menekankan bahwa kesehatan merupakan hak dasar yang wajib dijamin negara. Ia menguraikan bahwa dalam hukum kesehatan di Indonesia, hubungan hukum antara pasien dan tenaga medis/rumah sakit dikonstruksikan melalui Perjanjian Terapeutik, di mana instrumen informed consent (persetujuan tindakan medis) memegang peranan krusial sebagai wujud perlindungan hak pasien.
Selain itu, Suhardi mengingatkan kembali prinsip dasar penanganan gawat darurat (life saving first) yang menempatkan keselamatan jiwa di atas segala-galanya, di mana aspek administratif dan finansial wajib dikesampingkan pada fase awal penanganan.
Dialog Interaktif: Dari Urusan Rujukan hingga Biaya Persalinan
Suasana dialog kian mendalam ketika sesi tanya jawab dibuka. Warga menyampaikan sejumlah persoalan riil yang kerap ditemui di lapangan.
Seorang warga, misalnya, mempertanyakan kebijakan rumah sakit yang menyuruh pasien pulang untuk mengambil rujukan di Puskesmas setelah tiga hari menjalani rawat inap, meski kondisi pasien belum sepenuhnya pulih. Menanggapi hal tersebut, Suhardi menjelaskan bahwa regulasi administratif sering kali menuntut prosedur teknis demi kepentingan klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Kendati demikian, ia menegaskan bahwa substansi pelayanan medis tidak boleh mengorbankan keselamatan pasien, serta mempersilakan warga untuk melaporkan maladministrasi kepada bagian pengawas rumah sakit, Dinas Kesehatan, maupun Ombudsman RI.
Persoalan lain turut mencuat terkait kepemilikan kartu BPJS bagi anggota keluarga hingga kendala biaya persalinan umum yang sempat mencapai puluhan juta rupiah. Beruntung, berkat pendampingan tenaga medis yang humanis, pasien diarahkan untuk mengaktifkan kepesertaan BPJS hingga akhirnya seluruh biaya persalinan digratiskan tanpa kendala.
Transformasi Digital dan Solusi Gotong Royong JKN
Menjawab berbagai kendala teknis administrasi rumah sakit di era digital, Suhardi memberikan pencerahan kepada warga bahwa integrasi sistem saat ini telah mempermudah pelayanan.
“Di era digitalisasi sekarang, sistem rumah sakit dan BPJS telah terkoneksi. Cukup dengan membawa dan menunjukkan KTP atau memasukkan NIK pada bagian administrasi rumah sakit, status kepesertaan BPJS warga langsung terdeteksi. Jadi, pastikan selalu membawa identitas diri saat mengakses fasilitas kesehatan,” ujar Suhardi di hadapan peserta.
Lebih lanjut, Suhardi mengingatkan bahwa sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berlandaskan pada prinsip gotong royong. Ia juga mengutip fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa keikutsertaan dalam program BPJS hukumnya wajib dan sejalan dengan prinsip syariat Islam. Pemerintah sendiri telah menyiapkan berbagai kebijakan fleksibel untuk membantu warga dalam pengurusan dan pengaktifan kembali status kepesertaan BPJS mereka.
Melalui kegiatan ini, sinergi antara Penggerak HAM, pemerintah kelurahan, dan kader posyandu di Mandonga diharapkan mampu memperkuat kesadaran hukum masyarakat (legal awareness), sehingga tidak ada lagi warga yang merasa terabaikan hak-hak dasarnya dalam mengakses layanan kesehatan yang prima dan berkeadilan.