KONAWE KEPULAUAN-Sultrainfo.id

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan langkah proaktif dengan menyambangi wilayah kepulauan guna menekan angka korban kejahatan keuangan. Melalui kolaborasi strategis bersama Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), OJK menggelar edukasi keuangan intensif di Desa Kekea, Kecamatan Wawonii Tenggara, Rabu (6/5/2026).

​Langkah “jemput bola” ini diambil sebagai respons atas pesatnya transformasi digital yang tidak dibarengi dengan pemahaman risiko yang cukup di masyarakat. Deputi Kepala OJK Sultra, Indra Natsir Dahlan, mengungkapkan fakta krusial berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025.

​”Saat ini ada gap sebesar 14,05% antara inklusi dan literasi. Artinya, banyak masyarakat kita sudah menggunakan produk keuangan seperti rekening bank atau pinjaman, tetapi belum paham betul cara kerja dan risikonya. Celah inilah yang sering dimanfaatkan oleh pelaku investasi ilegal atau pinjol ilegal,” tegas Indra.

Membedah Prinsip 2L: Legal dan Logis

Dalam kegiatan yang diikuti oleh 112 peserta—mulai dari nelayan, petani, hingga pelaku UMKM—OJK menekankan pentingnya prinsip 2L (Legal dan Logis). Masyarakat diminta tidak mudah tergiur oleh janji imbal hasil tinggi dalam waktu singkat yang tidak masuk akal.

​Selain itu, masyarakat diperkenalkan dengan instrumen perlindungan konsumen modern, seperti Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) dan layanan cek riwayat kredit mandiri melalui aplikasi iDebKu. Hal ini bertujuan agar warga di wilayah kepulauan memiliki daya tawar dan keamanan yang sama dengan masyarakat di perkotaan.

Dorong Digitalisasi UMKM melalui QRIS

Tak hanya soal keamanan, sisi produktivitas juga menjadi sorotan. Analis Bank Indonesia Sultra, M. Fachrul Reza, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, memaparkan pentingnya adopsi QRIS bagi pelaku UMKM di Wawonii. Menurutnya, digitalisasi pembayaran bukan sekadar tren, melainkan infrastruktur vital untuk memperkuat ekosistem ekonomi digital di wilayah pesisir.

​Asisten III Setda Konkep, Abd. Pattah, menyambut baik inisiatif ini. Ia mengakui bahwa tantangan geografis seringkali menjadi hambatan informasi. “Edukasi langsung seperti ini sangat berharga bagi warga desa agar mereka mampu mengambil keputusan keuangan yang cerdas dan tidak terjebak skema penipuan yang merugikan ekonomi keluarga,” ujarnya.

​Sinergi lintas instansi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem keuangan yang sehat di Konawe Kepulauan, di mana masyarakatnya tidak hanya memiliki akses (inklusif), tetapi juga memiliki kecerdasan finansial (literasi) untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *