Kendari-Sultrainfo.id
Pemerintah Kota Kendari mengambil langkah proaktif dalam memerangi korupsi dengan menggelar bimbingan teknis (bimtek) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan Penyusunan Profil Risiko Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Acara yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, pada Selasa (9/9/2025) di Hotel Zahra Syariah ini dihadiri 95 peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sekda Amir Hasan tidak sekadar membuka acara, tetapi juga menegaskan bahwa bimtek ini adalah bagian dari strategi transformasional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel.
Ia menekankan bahwa IEPK bukanlah sekadar angka statistik, melainkan cerminan nyata budaya antikorupsi yang harus tertanam di setiap lini pemerintahan.Menurut Amir, fokus pada pengadaan barang dan jasa (PBJ) adalah hal yang krusial. “PBJ menyerap porsi besar dari APBD, sehingga setiap kelemahan sistem bisa menjadi pintu masuk praktik korupsi,” tegasnya.
Oleh karena itu, penyusunan profil risiko PBJ menjadi langkah vital untuk mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan sejak dini.Lebih dari sekadar langkah teknis, Sekda juga memberikan pesan moral yang kuat kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ia mengingatkan bahwa korupsi dan narkoba adalah dua kejahatan besar yang menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Ia mengajak ASN untuk memandang jabatan sebagai sebuah amanah, bukan sebagai “ladang” mencari keuntungan pribadi, serta menghindari godaan yang dapat merusak integritas diri, institusi, dan keluarga.
Sinergi dengan pemerintah pusat juga diperkuat dengan kehadiran Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, Harry Bowo. Ia menekankan pentingnya penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi. “SPIP, manajemen risiko, dan pengendalian korupsi adalah satu kesatuan sistem yang harus diinternalisasi oleh seluruh OPD, bukan hanya menjadi tanggung jawab inspektorat,” jelasnya.
Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab kolektif seluruh elemen pemerintahan.Dengan kolaborasi strategis antara Inspektorat, BPKP, dan seluruh OPD, Pemerintah Kota Kendari menunjukkan komitmen serius untuk tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dalam membangun sistem yang kebal terhadap korupsi. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang tidak hanya efisien, tetapi juga berintegritas tinggi.